Bandung (15/11). Kepala Bidang Kewaspadaan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Khoirul Naim, mewakili Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) IX DPW LDII Jawa Barat. Pembukaan Muswil digelar di Aula Repeh Rapih, Gedung Sate, pada Sabtu (15/11).
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Muswil LDII memiliki peran strategis dalam arsitektur pembangunan Jawa Barat. “Muswil IX LDII adalah mitra penting dalam membangun moralitas, memperkuat ketahanan sosial, dan menggerakkan kolaborasi umat,” ujarnya.
Khoirul Naim menjelaskan bahwa Indonesia tengah menghadapi masa penuh paradoks. Di satu sisi, kemajuan teknologi, bonus demografi, dan peluang globalisasi membuka ruang percepatan. Namun di sisi lain, bangsa ini dibayangi degradasi moral dan krisis akhlak generasi muda. “Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk membangun masyarakat yang lebih baik?” katanya.
Dalam konteks itu, ia menyoroti tema Muswil, “LDII Berkhidmat untuk Umat, Berkontribusi bagi Negeri, Bersama Elemen Bangsa Mewujudkan Jawa Barat Istimewa menuju Indonesia Emas 2045,” yang disebutnya sebagai kerangka besar peradaban yang ingin dibangun LDII. “Berkhidmat untuk umat berarti LDII hadir melayani dengan keteladanan, sementara berkontribusi bagi negeri mencakup peran sosial, ekonomi, pendidikan, hingga ketahanan masyarakat,” paparnya.
Ia menambahkan pentingnya konsep pembangunan pentahelix yakni pembangunann yang menggabungkan kolaborasi antara akademisi, dunia usaha, masyarakat, pemerintah, dan media, sebagai model pembangunan Jawa Barat. “Adapun tujuan menuju Indonesia Emas 2045 menekankan pentingnya menyiapkan SDM unggul sebagai fondasi kemajuan bangsa,” tambahnya.
Khoirul Naim turut mengapresiasi kiprah LDII yang telah berupaya menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan Jawa Barat, “Kami mengapresiasi LDII atas kontribusi yang konsisten dan nyata dalam berbagai aspek pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP LDII Chriswanto Santoso menegaskan bahwa Muswil merupakan momentum evaluasi organisasi. “Kinerja sebuah organisasi perlu diukur bermanfaat atau tidak lewat evaluasi, dan di Jawa Barat LDII harus betul-betul menjawab apa manfaat keberadaannya di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Muswil juga menjadi sarana mensinergikan program LDII dengan pemerintah pusat maupun daerah. “LDII harus mengambil peran membantu pemerintah, bagaimana kita mengkonsolidasikan dan mensinergikan program-program yang ada,” katanya.
Chriswanto menyinggung visi pembangunan SDM Jawa Barat. “Ada dua momentum penting yang akan kita hadapi yakni bonus demografi dan Indonesia Emas 2045. Dan ini komitmen LDII untuk menyiapkan SDM yang berkarakter,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa komitmen tersebut diterjemahkan melalui delapan bidang pengabdian LDII yang menjadi program prioritas dan disinergikan dengan kebijakan pemerintah, “Semua program kami berpegang pada prinsip khairunnas anfa’uhum linnas—sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya,” tuturnya.
Senada, Ketua DPW LDII Jawa Barat Dicky Harun menegaskan komitmen LDII dalam menyelaraskan program dengan pemerintah provinsi. “Kehadiran DPW LDII Jawa Barat ingin menjadi solusi, memperkuat program-program yang sudah ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Dicky menjelaskan bahwa Muswil memberi ruang bagi LDII untuk menyerap kebijakan pemerintah daerah. “LDII ingin mendapatkan arahan agar dapat menjadi rujukan dalam menyusun program kerja yang akan kami jalankan,” katanya.
Namun ia mengakui masih ada pekerjaan rumah untuk menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. “Perubahan sosial digital yang cepat menuntut kita terus meningkatkan kualitas kinerja organisasi,” ujarnya.
Musyawarah Wilayah IX ini diikuti oleh perwakilan pengurus dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, serta sejumlah tamu undangan dari berbagai instansi pemerintah dan mitra organisasi masyarakat. Kegiatan ini merupakan agenda 5 tahunan untuk mengevaluasi kinerja, menentukan kepengurusan, dan menyusun program kerja untuk periode mendatang. (KIM*)
