Semarang, Jawa Tengah (5/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri sekaligus memberikan arahan dalam HUT Bhayangkara ke-76. Presiden Jokowi mengingatkan tugas Kepolisian pada masa mendatang. Menurutnya dengan organisasi yang bekerja sampai pedesaan, masyarakat bisa menilai langsung kinerja kepolisian.
“Kewenangan Polri sangat besar, dan organisasinya menembus sampai tingkat desa. Di manapun anda bertugas langsung dinilai diawasi oleh rakyat. Apakah sesuai dengan harapan rakyat. Survei Kompas, 58 persen responden menilai tindakan Polri sudah sesuai dengan visi Presisi, namun 28,6 persen menyatakan belum sesuai,” ujar Presiden Jokowi saat berpidato pada acara HUT Bhayangkara ke-76 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (5/7).
Ia mengingatkan tugas Kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada era pandemi Covid-19 yang belum usai, pemindahan ibu kota, hingga pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20.
“Tugas berat kita masih banyak, pandemi Covid-19 masih perlu penanganan yang serius. Kedua, kita waspada dengan ketidakpastian global, krisis eneri, pangan, dan keuangan,” ujar Jokowi. Oleh sebab itu, menurutnya, Polri harus memastikan kamtibmas, agar bangsa Indonesia lebih kokoh dalam menghadapi tantangan.
“Ketiga harus makin siap menghadapi ancaman kejahatan berbasis teknologi terbaru, Polri harus lebih maju dibanding pelaku kejahatan, polri harus berinovasi meningkatkan penguasaan teknologi,” ujarnya.
Menanggapi pidato Presiden Jokowi, Ketua DPP LDII Singgih Tri Sulistiyono yang mewakili DPP LDII menghadiri acara tersebut, mengingatkan semua pihak mengenai tantangan global yang sedang dihadapi bangsa di seluruh dunia.
Singgih yang juga Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, mengatakan tema HUT Bhayangkara kali ini bertema “Untuk Kepolisian yang Presisi”, selaras dengan visi misi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang menginginkan zero error dalam rangka berdakwah di dalam bingkai NKRI.
Yang kedua, LDII juga merasa pada saat ini, tantangan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait perubahan teknologi, ancaman krisis pangan dan energi dialami langsung oleh masyarakat. Untuk itu, DPP LDII meminta masyarakat terutama warganya untuk meringankan beban pemerintah.
“Krisis pangan bisa disikapi dengan ketahanan pangan rumah tangga, dan krisis energi diupayakan dengan memanfaatkan energi baru terbarukan,” ujar Singgih. Bahkan, pihaknya mendorong agar kelas menengah tidak memanfaatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, agar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak jebol.
Sementara yang ketiga, menurut Singgih LDII bersama dengan elemen masyarakat yang lain saling bahu membahu dalam rangka tetap mempertahankan bingkai NKRI sesuai dengan cita-cita founding father. (KIM*)
