Jakarta (3/9). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan DPP LDII menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama terkait “Sekolah Virtual Kebangsaan”. Penandatangan dilakukan oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dan Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Selasa (3/9/2024).
Penandatangan MoU dilakukan dalam acara sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI, bertema “Perkuat Wawasan Kebangsaan Menuju Indonesia Emas 2024”. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik penandatanganan MOU tersebut, sebagai upaya untuk menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan. Ia menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan kesatuan untuk menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.
“Ulama itu didengar oleh masyarakat ketimbang para politisi. Jadi dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, bekerja sama dengan ormas seperti LDII itu lebih efektif untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di dalam masyarakat,” kata Bamsoet.
Bamsoet mengatakan ancaman dari teknologi, media sosial, dan ideologi eksternal dapat merusak nilai-nilai kebangsaan dan moral generasi muda. Agar tidak terpengaruh oleh ideologi ekstremis dan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Ia menyerukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang berpijak pada falsafah bangsanya sendiri,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto menekankan, untuk memahami dan menerapkan Pancasila secara benar adalah kunci untuk menjaga integritas negara. Salah persepsi atau penerapan yang salah dapat membahayakan negara, dan menjadikannya rentan terhadap ekstremisme.
Chriswanto juga menyoroti pentingnya memanfaatkan media sosial dengan bijak dan melakukan literasi digital untuk meningkatkan pemahaman dan pengajaran mengenai Pancasila di kalangan masyarakat. Ia menegaskan pendidikan karakter yang meliputi nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini, untuk menghindari potensi konflik dan memperkuat persatuan bangsa. Ini termasuk mengajarkan rasa saling menghargai dan kerukunan.
“Yang perlu kami didik lebih dahulu untuk Sekolah Virtual Kebangsaan ini adalah unsur pendidiknya. Untuk menanggulangi ekstremisme ini adalah dengan penanaman 29 karakter, yang isinya tentang pengetahuan kebangsaan yang diajarkan kepada stakeholder pendidikan di lingkungan LDII,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP LDII Singgih Tri Sulistiyono mengatakan bahwa LDII siap bekerja sama dengan MPR RI untuk melaksanakan Sekolah Virtual Kebangsaan, yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, yang materinya disesuaikan dengan tantangan masa kini dan masa depan. Program ini juga akan mencakup pelatihan bagi para pemimpin, tokoh LDII, dai-daiyah dan pimpinan pondok pesantren.
Ia berharap sosialisasi empat pilar kebangsaan terus dilaksanakan untuk membangun identitas bangsa dan mencapai tujuan negara, yaitu melindungi dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
“Kunci utama kita, kemenangan kita, baik itu melawan penjajahan maupun mewujudkan pembangunan nasional kita adalah persatuan, kesatuan, gotong royong, rukun, toleransi dan kekompakan. Itulah kami gayung bersambut dengan MPR RI untuk mewujudkan bagaimana Empat Pilar Kebangsaan tidak hanya dipahami, tapi betul-betul diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ujarnya. (KIM*)
