Jakarta (9/7). Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima kehadiran DPP LDII, di Gedung Nusantara III, Jakarta, pada Rabu (9/7). Pertemuan tersebut menghasilkan kerja sama penguatan nilai-nilai kebangsaan.
Dalam pertemuan itu, Ahmad Muzani mengapresiasi DPP LDII yang menginisiasi Sekolah Virtual Kebangsaan. Menurutnya, masalah kebangsaan menjadi tanggung jawab bersama. “Kebangsaan tidak saja berbicara masalah ideologi, namun pangan juga bisa menjadi isu kebangsaan,” ujarnya.
Legislator dari Partai Gerindra itu menambahkan, seluruh lapisan masyarakat supaya mengutamakan kepentingan bersama untuk menuju Indonesia sejahtera. “Demi kebaikan bersama, semua kekuatan dan elemen yang kita miliki harus digunakan untuk tujuan yang jelas,” tutur Muzani.
Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyampaikan, pertemuan tersebut untuk membahas kelanjutan Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani sejak era kepemimpinan MPR RI Bambang Soesatyo, khususnya terkait penyelenggaraan Sekolah Virtual Kebangsaan. “Pertemuan tersebut membahas kelanjutan kerja sama antara MPR/DPR dan DPP LDII dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan. Kami mendapatkan respons lebih dari yang kami harapkan,” ungkap KH Chriswanto.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua MPR RI tidak hanya mendukung program Sekolah Virtual Kebangsaan, tetapi juga mengusulkan pelaksanaannya pada tanggal 23 Agustus mendatang. Rencananya, kegiatan tersebut bakal dilaksanakan di Grand Ballroom Minhaajurrosyidiin, Ponpes Minhaajurrosyidiin Jakarta, namun dialihkan ke Gedung MPR RI.
Usulan ini disambut baik oleh LDII sebagai bentuk dukungan lembaga negara terhadap penguatan wawasan kebangsaan.
“Ini sesuatu yang luar biasa bagi kami. Karena dinamika isu kebangsaan saat ini sangat kompleks, maka seluruh pengurus LDII di seluruh Indonesia perlu menyamakan cara pandang, pola pikir, dan langkah gerak dalam menghadapi tantangan kebangsaan ke depan,” tegasnya.
Chriswanto menekankan pentingnya menyamakan visi kebangsaan (tasfiatul manhaj) dan sinergi gerakan (tansikul harokah) dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, negara tidak hanya dibangun dari aspek ekonomi semata, tetapi harus ditopang oleh nilai-nilai kebangsaan yang kuat dan berkesinambungan.
Program Sekolah Virtual Kebangsaan ini direncanakan akan berlangsung rutin, menyesuaikan dengan kesediaan para pemangku kepentingan, dan dapat mengangkat tema-tema tematik sesuai kebutuhan. “Kebangsaan itu bukan hanya soal ideologi, tetapi juga bisa menyangkut isu-isu lain seperti ketahanan pangan. Ini akan kita sesuaikan temanya secara bergiliran,” pungkas KH Chriswanto. (KIM*)
