Jakarta (15/7). Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) dan belasan ormas termasuk LDII menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam memperkuat ketahanan ideologi dan memperkokoh nilai-nilai kebangsaan di tengah dinamika global. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Lemhannas RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (15/7/2025).
Gubernur Lemhannas RI, TB. Ace Hasan Syadzily, menyampaikan kerja sama ini penting untuk menghadapi tantangan ideologis dan sosial yang semakin kompleks di era post-truth. “Kita perlu berkolaborasi dengan semua kekuatan nasional, termasuk LDII. Di tengah dinamika geopolitik saat ini, kita harus memperkuat ketahanan ideologi, terutama melalui empat konsensus nasional, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Ace.
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, Lemhannas RI membuka kesempatan bagi para pimpinan LDII dan elemen masyarakat lainnya untuk mengikuti program pendidikan di Lemhannas, selama memenuhi persyaratan yang berlaku. “Selain itu, Lemhannas juga mendorong pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan teknologi, kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, dan disinformasi digital,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Lemhannas juga terbuka terhadap masukan dari berbagai kalangan, termasuk dari LDII dan seluruh lapisan masyarakat, sebagai bagian dari proses merumuskan kebijakan strategis nasional. “Salah satu fungsi Lemhannas adalah merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang direkomendasikan kepada pengambil kebijakan negara,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, menyampaikan pentingnya kerja sama dengan Lemhannas RI sebagai bentuk kontribusi LDII dalam menjaga dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah ancaman global, khususnya perang proksi melalui media digital. “Sekarang perang sesungguhnya yang sangat berbahaya justru adalah perang proksi melalui digital. Apalagi Indonesia bukan penguasa teknologi digital itu,” ujarnya.
Menurutnya, perbedaan kekuatan digital antara negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat turut berpengaruh pada dinamika global, dan Indonesia harus siap menyikapinya dengan kesamaan persepsi dan langkah dalam menjaga keutuhan bangsa. “Yang paling penting bagi institusi seperti Lemhannas adalah menyamakan persepsi dan pola pikir tentang kebangsaan. Dalam bahasa Arabnya taswiah al manhaj, yaitu menyatukan pola pandang dan langkah,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun ketahanan nasional melalui penyebaran nilai-nilai kebangsaan di seluruh lapisan masyarakat, terutama melalui organisasi masyarakat yang memiliki jaringan luas. “LDII yang warganya tersebar di seluruh Indonesia ikut membantu pemerintah dalam menyebarkan nilai-nilai kebangsaan agar NKRI ini tetap berkembang,” ungkapnya.
Kerja sama ini dinilai sebagai langkah strategis, apalagi LDII tergabung dalam 11 organisasi yang menandatangani MoU siap mendukung program kebangsaan nasional di bawah koordinasi Lemhannas RI. Organisasi tersebut antara lain Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong 1957 (Kosgoro), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), dan Ikatan Guru Indonesia,
Terkait program Sekolah Virtual Kebangsaan, lanjut KH Chriswanto, kedua pihak tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan kerja sama lebih lanjut, termasuk menyesuaikan model pembelajaran dengan karakter masing-masing lembaga. “Tidak menutup kemungkinan LDII dan Lemhannas bekerja sama dalam program sekolah kebangsaan. Tapi tentu dengan pola masing-masing yang akan terus kami diskusikan,” ungkap KH Chriswanto.
Sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan wawasan kebangsaan, LDII telah rutin menggelar Sekolah Virtual Kebangsaan, yang mewajibkan seluruh pengurus mengikuti program tersebut agar nilai-nilai kebangsaan bisa tersampaikan hingga ke akar rumput. “Angkatan kedua Sekolah Virtual Kebangsaan akan kami gelar pada 23 Agustus mendatang, bertempat di Gedung Nusantara DPR RI. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi antara DPR, Lemhannas, Bappenas, TNI, Polri dan Kejaksaan Agung,” ungkapnya.
MoU ini diharapkan menjadi awal dari sinergi berkelanjutan antara Lemhannas RI dan DPP LDII dalam memperkuat karakter kebangsaan, serta menjaga ketahanan nasional di tengah era disrupsi dan digitalisasi global. “MOU ini adalah langkah awal yang luar biasa. Tapi yang paling penting adalah realisasinya. Kami berharap kerja sama ini bisa terus dilaksanakan dengan langkah-langkah konkret,” tutupnya. (KIM*)
