Jakarta (17/10). Penguatan masyarakat sipil bisa dimulai dengan kolaborasi antara wakil rakyat dan organisasi kemasyarakatan (Ormas). Masyarakat sipil yang kuat mampu mengawal demokrasi berjalan sesuai aturan, sekaligus memastikan program kerja pemerintah sampai ke masyarakat paling bawah.
Pernyataan tersebut dilontarkan Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto, menanggapi peringatan Hari Parlemen pada Kamis (16/10/2025), “Parlemen kami harapkan terus memperkuat fungsi representasi rakyat serta menjaga kepercayaan publik melalui kerja nyata dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan bangsa. Kami sebagai ormas, siap berkolaborasi untuk memastikan program kerja pemerintah yang dikawal DPR sampai kepada masyarakat,” papar KH Chriswanto.
Dalam pandangan KH Chriswanto, parlemen memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional dan menjaga nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, kekuatan parlemen terletak pada kemampuannya menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah.
“Parlemen bukan sekadar lembaga legislasi, tetapi rumah aspirasi rakyat. Karena itu, setiap anggota parlemen harus mampu menyerap, memahami, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat secara tulus. Momentum Hari Parlemen ini menjadi refleksi bagi kita semua untuk terus memperkuat etika politik, transparansi, dan tanggung jawab moral dalam bernegara,” ujarnya.
Ia menambahkan, LDII mendorong parlemen agar semakin berorientasi pada kepentingan rakyat, termasuk dalam memperjuangkan pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan moral bangsa di tengah tantangan globalisasi. Dengan demikian, menurutnya, anggota DPR harus menunjukkan kinerjanya, “Tak sekedar ramai di media sosial, tapi sigap dalam mendampingi dan menyerap aspirasi masyrakat,” tegas KH Chriswanto yang juga mantan politisi Golkar Jawa Timur itu.
Ia menegaskan, ormas yang dekat dengan permasalahan akar rumput merupakan mitra strategis wakil rakyat dari tingkat kabupaten hingga nasional. Kolaborasi ormas yang memiliki kapasitas dan wakil rakyat yang memiliki otoritas, memungkinkan janji-janji saat kampanye bisa terlaksana, “Kolaborasi ini pada akhirnya menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya tambang suara saat Pemilu saja,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga politisi Partai Golkar, Singgih Januratmoko menegaskan, parlemen merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Singgih menegaskan, parlemen harus tetap menjadi rumah aspirasi rakyat, bukan sekadar arena politik kekuasaan.
“Parlemen adalah cerminan kualitas demokrasi kita. Karena itu, setiap anggota parlemen harus hadir sebagai pelayan rakyat, bukan sekadar politisi. Mereka memikul tanggung jawab moral untuk menjaga keadaban politik dan menegakkan nilai-nilai luhur bangsa,” ujar Singgih.
Senada dengan KH Chriswanto, Singgih menekankan pentingnya peran ormas keagamaan dalam mendukung parlemen yang bermartabat, “Ormas keagamaan memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga suasana politik yang sehat, damai, dan beretika. Agar proses pembangunan yang kami kawal tetap dilandasi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab kepada bangsa. Dengan begitu, demokrasi kita tidak hanya maju secara prosedural, tetapi juga bermartabat secara moral,” imbuhnya.
Singgih mengapresiasi sinergi antara DPR, pemerintah, dan organisasi masyarakat seperti LDII yang turut aktif memberikan masukan dan edukasi kepada masyarakat agar demokrasi di Indonesia semakin matang, “Hari Parlemen ini bukan hanya milik anggota dewan, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Karena dari sinilah suara rakyat diperjuangkan dan cita-cita kemerdekaan diwujudkan,” tambahnya.
Baik KH Chriswanto maupun Singgih Januratmoko sepakat bahwa tantangan ke depan bagi parlemen adalah menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat komunikasi publik agar masyarakat semakin percaya bahwa parlemen benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. (KIM*)
