Jakarta (7/5). DPP LDII menerima kunjungan Bank BJB Syariah di kantor DPP LDII, Senayan, Jakarta, pada Rabu (6/5/2026). Pertemuan ini membahas peluang kolaborasi penguatan ekosistem keuangan syariah, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan usaha mikro di lingkungan LDII.
Direktur Utama Bank BJB Syariah, Arief Setyahadi, menilai sejumlah program yang dijalankan LDII memiliki keselarasan dengan fokus pengembangan layanan perbankan syariah. Ia menyebut dukungan terhadap digitalisasi keuangan menjadi salah satu prioritas yang dapat segera diimplementasikan.
“Kami melihat program LDII memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui sistem keuangan digital. Kami siap mendukung penguatan administrasi keuangan di berbagai unit, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan,” ujarnya.
Arief menambahkan sektor rumah sakit dan pondok pesantren menjadi area strategis yang membutuhkan sistem keuangan terintegrasi. Menurut dia, masih banyak institusi yang belum memiliki sistem digital yang menyeluruh, terutama dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah.
“Kami menyiapkan solusi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Rumah sakit, pesantren, maupun sekolah dapat menggunakan sistem yang lebih terstruktur dan efisien,” katanya.
Selain itu, Bank BJB Syariah juga menawarkan program pendampingan bagi pelaku usaha mikro di lingkungan LDII. Pendampingan dilakukan melalui jaringan kantor cabang di daerah untuk memastikan pelaku usaha mendapatkan akses pembiayaan serta pembinaan yang berkelanjutan.
“UMKM memerlukan dukungan tidak hanya dari sisi pembiayaan, tetapi juga pembinaan. Kami akan melibatkan unit di daerah agar proses pendampingan berjalan lebih dekat dan terarah,” ucap Arief.
Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, menyambut positif kunjungan tersebut dan membuka peluang kerja sama di berbagai sektor. Ia menyebut LDII memiliki jaringan warga dengan aktivitas ekonomi yang beragam, mulai dari usaha mikro hingga skala lebih besar.
“Kami melihat potensi kolaborasi ini dapat memperkuat sektor usaha warga, terutama di wilayah Jawa Barat dan Banten. Produk dan layanan dari BJB Syariah bisa terhubung dengan aktivitas ekonomi yang sudah berjalan,” ujarnya.
Dody juga menyinggung potensi kerja sama dalam sektor pendidikan dan lembaga keagamaan di bawah naungan LDII, seperti boarding school dan pondok pesantren. Menurut dia, kemudahan akses layanan keuangan berbasis syariah akan mendukung operasional lembaga sekaligus meningkatkan efisiensi transaksi. Ia menambahkan keberadaan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di lingkungan LDII dapat menjadi penghubung dengan pelaku usaha mikro.
“Kolaborasi ini dapat memperluas akses pembiayaan sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi berbasis komunitas,” katanya.
Lebih lanjut, Dody menjelaskan penerapan layanan digital perbankan berpotensi membangun sistem transaksi non-tunai di lingkungan pesantren. Orang tua santri dapat mengirim dana secara langsung yang kemudian digunakan melalui kartu atau sistem digital.
“Model ini membuat transaksi lebih terkontrol dan transparan. Pelaku usaha di sekitar pesantren juga bisa memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti QRIS, sehingga pembukuan keuangan menjadi lebih tertata,” ujarnya. (KIM*)
